Majene,– Wakil Bupati Majene, DR. Hj. A. Ritamariani, M.Pd secara resmi membuka Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tingkat Kabupaten Majene di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat komitmen daerah terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender.
Penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat kabupaten dilaksanakan melalui perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Sejak tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara konsisten melakukan evaluasi sebagai upaya mengukur keberhasilan dan memantau capaian pelaksanaan KLA di seluruh daerah. Selain itu, pelaksanaan evaluasi PUG Tahun 2025 juga mengacu pada Surat Deputi Bidang Kesetaraan Gender Nomor B-23/D.KG.4/KG.01/2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Layak Anak bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau mengejar penghargaan.
“KLA bukan hanya tentang administrasi atau mengejar penghargaan. Ini adalah sistem pembangunan yang menjamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa setelah Majene meraih predikat Pratama pada 2021–2022 dan Madya pada 2023–2025, Pemerintah Kabupaten Majene menargetkan peningkatan ke kategori Nindya pada tahun 2026.
Adapun fokus utama yang menjadi perhatian meliputi:
✔️ Pemenuhan hak sipil anak
✔️ Lingkungan keluarga yang aman dan mendukung
✔️ Kesehatan dasar
✔️ Pendidikan dan budaya
✔️ Perlindungan khusus anak
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya KLA dan implementasi PUG secara optimal. Seluruh Perangkat Daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, diminta untuk menyelaraskan kebijakan dan penganggaran yang responsif terhadap anak dan gender.
Menurutnya, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang memberikan ruang setara bagi perempuan dan laki-laki, sekaligus menutup kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Majene harus menjadi rumah yang aman dan ramah bagi setiap anak,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Majene yang inklusif, responsif gender, dan layak anak.
