MAJENE, – Pemerintah Kabupaten Majene kembali menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dirangkaikan dengan penyerahan kendaraan operasional penanggulangan bencana, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene, Senin (19/1/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, yang menyampaikan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Majene kini telah memasuki bulan ke-11 masa kepemimpinannya pada periode kedua. Melalui tagline Siwaliparriq Majene Rumah Kita, ia menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan visi Majene Maju, Mandiri, Berbudaya dalam Bingkai Religius.

Dalam amanatnya, Bupati Andi Syukri menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene. Ia mengajak ASN untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Jangan pernah berhenti berinovasi. Manfaatkan ilmu pengetahuan dan tenaga untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan capaian positif kinerja pelayanan publik Kabupaten Majene yang berhasil meraih peringkat pertama se-Sulawesi Barat dengan nilai 3,97 serta peringkat kedua wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Menurutnya, capaian tersebut harus diiringi dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Usai upacara HKN, Bupati Majene secara simbolis menyerahkan kendaraan operasional penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene. Bantuan tersebut meliputi satu unit mobil dapur lapangan, mobil pickup logistik, serta tambahan satu unit mobil pemadam kebakaran baru yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Semoga fasilitas ini semakin memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat dalam melindungi masyarakat Majene dari risiko bencana,” harap Andi Syukri.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Majene juga menyampaikan wacana kebijakan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu yang direncanakan hanya dibayarkan selama enam bulan dalam tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan sebagai dampak dari defisit anggaran Kabupaten Majene sebesar Rp62 miliar.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 mencapai Rp106 miliar, ditambah beban serapan anggaran PPPK Penuh Waktu sebesar Rp140 miliar.
“Saat masih tenaga kontrak, anggaran penggajian hanya sekitar Rp16 miliar. Setelah lulus PPPK Penuh Waktu, anggaran meningkat menjadi Rp160 miliar, sehingga terjadi penambahan serapan anggaran sebesar Rp124 miliar,” jelasnya.
Bupati menyebutkan terdapat tiga opsi yang sempat dipertimbangkan, yakni merumahkan 50 persen PPPK Paruh Waktu, pemotongan gaji 50 persen bagi PPPK Penuh Waktu, atau pembayaran gaji PPPK Penuh Waktu hanya selama enam bulan. Namun, dua opsi pertama tidak dipilih karena alasan kemanusiaan dan bertentangan dengan regulasi, sehingga opsi ketiga menjadi rencana yang akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB.
Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar segera melakukan sosialisasi kepada PPPK Penuh Waktu di instansi masing-masing serta menyiapkan surat pernyataan kesediaan menerima opsi tersebut sambil menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upacara HKN ini turut dihadiri Wakil Bupati Majene Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharoe, Sekretaris Daerah Majene H. Ardiansyah, unsur Forkopimda Majene, Ketua Pengadilan Negeri Majene, Ketua Pengadilan Agama Majene, para pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh peserta upacara.








