MAJENE, – Pemerintah Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggelar kegiatan Rembuk Stunting pada Kamis (21/05/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
Kegiatan penting yang masuk dalam agenda tahunan perencanaan pembangunan desa ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Seppong, Mawardi, S.P., Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Tammerodo Sendana, Basruddin, S.P., M.M., perwakilan UPTD Puskesmas, perwakilan KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas Polsek Sendana, Pendamping Desa, Pendamping PKH, para Kepala Dusun, Bidan Desa, serta seluruh kader Posyandu dan pengurus TP-PKK Desa Seppong.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Seppong, Mawardi, S.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh lintas sektor yang terus bersinergi. Mawardi mengungkapkan bahwa berdasarkan data evaluasi, penanganan stunting di Desa Seppong menunjukkan tren yang positif. Pada akhir tahun 2025, tercatat ada 29 anak yang mengalami stunting, dan per April 2026 angka tersebut berhasil ditekan menjadi 26 anak.
“Meskipun persentase penurunannya sekitar 0,99%, kita bersyukur trennya terus turun. Sejak saya menjabat, Desa Seppong juga bersyukur tidak pernah masuk dalam lokus (lokasi fokus) stunting tertinggi di kabupaten. Kita bahkan sempat mendapatkan penghargaan atas replikasi inovasi penanganan stunting yang dinilai tepat,” ujar Mawardi.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran penanganan stunting akan selalu disisipkan dalam APBDesa setiap tahunnya. Selain sebagai komitmen moral untuk memperbaiki kualitas generasi masa depan, hal ini juga merupakan syarat utama dalam proses pencairan Dana Desa (DD).
Meski menunjukkan progres positif, Mawardi tidak menampik adanya sejumlah tantangan mendasar di lapangan. Salah satu indikator yang sempat menurun adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan penimbangan rutin di Posyandu. Faktor kesenjangan ekonomi juga dinilai menjadi akar masalah klasik yang memengaruhi pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga.
Selain itu, antusiasme warga terhadap program Integrasi Layanan Primer (ILP) di Posyandu yang melayani seluruh siklus hidup—mulai dari ibu hamil, bayi, batita, remaja, hingga lansia—dirasa masih kurang optimal. Tantangan lain yang disoroti adalah adanya satu kasus Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang harus segera diintervensi pada tahun anggaran 2026 ini.
“Tantangan lain yang harus kita benahi bersama adalah sinkronisasi data lintas sektor agar tidak ada mismatch antara data di tingkat desa dan kecamatan. Kita harus bersinergi agar penyajian data selaras dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan KUA Kecamatan Tammerodo Sendana dalam kesempatannya menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilepaskan dari kesiapan hulu, yaitu saat pembentukan sebuah keluarga baru. KUA mengambil peran krusial dari sisi administrasi, edukasi, dan penguatan spiritual melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin).
“Stunting ini berkaitan erat dengan minimnya literasi pemahaman fungsi dan tugas pokok dalam keluarga. Melalui penasihatan perkawinan, kami memberikan gambaran komprehensif kepada calon pengantin tentang tantangan hidup berumah tangga, karena problematika sesungguhnya justru baru dimulai setelah ijab kabul,” urai perwakilan KUA.
Pihak KUA juga menyoroti masih adanya kasus pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di tengah masyarakat.
Pernikahan dini dinilai menyumbang risiko tinggi terhadap stunting akibat ketidaksiapan fisik serta belum matangnya kematangan emosional dan spiritual pasangannya. KUA menegaskan komitmennya untuk memperketat aturan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama guna mengawal batasan usia matang berwujud keluarga sehat.
Inovasi Program Desa: Dari USG Gratis hingga Pemanfaatan Lahan
Pemerintah Desa Seppong bersama keterlibatan aktif kader, PKK, dan instansi vertikal telah menjalankan berbagai program intervensi, di antaranya:
Fasilitasi Ibu Hamil: Membiayai pemeriksaan kesehatan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, termasuk biaya USG dan penebusan obat yang berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang demi memantau perkembangan janin.
Bimbingan Catin Multisektor: Kolaborasi KUA dan tim kesehatan untuk membekali calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis-keagamaan.
Ketahanan Pangan Keluarga: Melalui TP-PKK, menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah warga dengan membagikan bibit sayur-sayuran.
Intervensi Sanitasi: Penyaluran bantuan stimulan jamban sehat dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk mendukung program pembebasan BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
Di akhir sambutannya, Kades Seppong juga meminta kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk turut membantu menegaskan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar taat melaksanakan kewajibannya, salah satunya aktif membawa balita ke Posyandu.
Mewakili Camat Tammerodo Sendana, Kepala Seksi PMD Kecamatan, Basruddin, S.P., M.M., secara resmi membuka jalannya Rembuk Stunting tersebut. Dalam arahannya, Basruddin yang baru saja mengemban amanah sebagai Kasi PMD mengajak seluruh elemen untuk memaksimalkan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah dibentuk, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.
“Melalui Rembuk Stunting ini, kita berharap dapat merumuskan langkah konkret dan mempertajam intervensi program ke depan. Mari kita saling mendukung agar target zero stunting di Kecamatan Tammerodo Sendana, khususnya di Desa Seppong, dapat segera terwujud,” pungkas Basruddin.
