MAJENE– Pemerintah Kabupaten Majene melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) menggelar Rapat Teknis dan Sinkronisasi Kebutuhan Energi Kabupaten Majene, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Selasa (17/11/2026).


Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), para Kepala Bidang / Staf Teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta jajaran Bagian SDA yang ikut serta dalam rapat pada siang hari itu.
Rapat ini dinilai penting dan mendesak, sebagai tindak lanjut Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor T-725/MG.05/BPH/2006, tanggal 5 Oktober 2026, perihal Permintaan Usulan Kuota JBT dan JBKP Tahun 2027.
Dalam pengantarnya disampaikan, BPH Migas meminta kepada setiap kabupaten/kota untuk mengusulkan kuota secara bottom-up berbasis data riil kebutuhan di lapangan, bukan lagi berdasarkan kuota tahun sebelumnya.
Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak beserta perubahannya, yang tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM dan LPG di wilayah Kabupaten Majene.
Butuh Data Valid dari OPD Teknis
Disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene melalui Bagian SDA tidak bisa menyusun kuota ini sendirian. Dibutuhkan data yang valid dari OPD teknis pengguna, yakni:
- Kadis Koperindag: data kebutuhan LPG 3 Kg untuk rumah tangga miskin dan UMKM, serta data pangkalan.
- Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, serta Kadis Kelautan dan Perikanan: data penerima rekomendasi BBM Bersubsidi (JBT / Solar dan JBKP / Pertalite) untuk petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Data ini disebut paling sering menjadi temuan BPK dan BPH Migas.
- Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, dan BPBD:data kebutuhan operasional armada transportasi umum, ambulans, dan kendaraan kebencanaan.
Dalam rapat tersebut, setiap dinas dimohon untuk membawa dan menyerahkan:
A. Data usulan kuota JBT (Solar), JBKP (Pertalite), dan LPG 3 Kg untuk Tahun 2027;
B. Data jumlah penerima rekomendasi BBM Bersubsidi pada dinas masing-masing;
C.Wajib melampirkan rincian perhitungannya, misalnya: jumlah petani x luas lahan x kebutuhan solar per hektar, atau jumlah nelayan x jumlah kapal x kebutuhan per trip.
Ditegaskan, tanpa rincian perhitungan, usulan akan dikembalikan oleh BPH Migas dan Majene terancam kekurangan kuota.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang, serta pembahasan sinkronisasi data usulan dari masing-masing OPD.








