MAJENE,– Pemerintah Kabupaten Majene terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Majene Dr. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd., Ketua DPRD Majene, Sekretaris Daerah, Komisi I DPRD, Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, Inspektur, serta Direktur RSUD Majene melakukan langkah-langkah strategis terkait dinamika manajemen PPPK Penuh Waktu lintas kementerian dan lembaga, Kamis (4/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya berbagai kebijakan dan regulasi yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah pusat dalam pengelolaan kepegawaian PPPK. Empat kementerian dan lembaga yang menjadi bagian penting dalam proses tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bupati Majene menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene terus berupaya mencari solusi terbaik terkait perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Penuh Waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan kepastian status dan keberlanjutan kerja bagi para PPPK, tanpa mengabaikan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen untuk terus memperjuangkan solusi yang terbaik bagi PPPK Penuh Waktu. Berbagai upaya koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait, diharapkan persoalan yang berkaitan dengan perpanjangan masa kerja PPPK Penuh Waktu dapat segera memperoleh kejelasan, sehingga para pegawai dapat tetap menjalankan tugas dan pengabdiannya secara optimal dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Majene.
Langkah strategis ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Majene dalam menjaga stabilitas manajemen aparatur sipil negara sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Penulis: RZ
