Majene,– Pemerintah Kabupaten Majene menggelar rapat koordinasi bersama para pimpinan dan perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Majene di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan Rencana Tindak Lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun ini.
Bupati Majene, Achmad Syukri, menegaskan bahwa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh dipandang sekedar angka administratif. Menurutnya, SAKIP merupakan potret nyata sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program yang benar-benar berorientasi pada hasil (outcome).
“SAKIP mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi tentang dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Bupati di hadapan peserta rapat.
Ia juga menekankan bahwa ke depan, capaian kinerja akan menjadi basis utama dalam penilaian pejabat serta pemberian penghargaan. Evaluasi yang telah dilakukan, lanjutnya, harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh.
“Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai titik balik. Saya meminta seluruh jajaran bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas agar Pemkab Majene mampu bangkit dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Majene, A. Ritamariani, menyoroti pentingnya komitmen dan budaya kerja yang dimulai dari pimpinan OPD. Menurutnya, keberhasilan peningkatan kinerja sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh jajaran.
“Pimpinan memiliki power untuk menggerakkan staf. Namun, power itu hanya akan efektif jika disertai pemahaman yang utuh terhadap target dan indikator kinerja,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya perjanjian kinerja yang jelas antara pimpinan OPD dan Bupati, lengkap dengan indikator serta target capaian per triwulan. Dengan target yang terukur dan terjadwal, capaian SAKIP diharapkan tidak lagi stagnan, tetapi mampu digenjot hingga meraih predikat A.
Rapat koordinasi ini menjadi penegasan komitmen bersama bahwa peningkatan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Majene. Komitmen, kepemimpinan, dan kerja terukur menjadi kunci menuju Majene yang lebih baik.
